HAK AZASI MANUSIA (HAM)

HAK AZASI MANUSIA (HAM)

 

Karmila Sari 1DA02 (44212027)

Pengertian dan Definisi HAM :

Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak di dalam kandungan dan hak itu yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. HAM berlaku secara Universal.

Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

 

Landasan Hukum HAM :

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangan berikut:
A. Pancasila

a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesamam manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa.
c) Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tida sewenang-wenang terhadap orang lain.
d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesame.
e) Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.

 

B. Dalam Pembukaan UUD 1945

Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

C. Dalam Batang Tubuh UUD 1945

a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
c) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
d) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)
e) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)
f) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)
g) BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a) Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbale balik.
b) Dalm menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.

 

E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.

Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI

a) Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi, atau merendahkan martabat orang lain.
b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights).

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

Hak asasi manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah  “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” . ( pasal 1 butir 7 )  

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

Satuan satuan bukan pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi sebgaimana yang dilakukan oleh Negara dan agen-agennya yang bertentangan dengan kewjiban untuk menghormati kebebasasan individu dan kelompok . contoh dari tindakan tindakan seperti itu satuan bukan Negara yaitu :

  1. Pemunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan .
  2. Pengusiran komunitas yang dilakukkan oleh perusahaan trans nasional .
  3. Serangan bersenjata oleh pihak lain
  4. Serangan fiscal mendadak oleh pengawal pribadi melawan pemrotes

Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan Negara dalam wilayah hak –hak ekonomi social dan budaya antara lain adalah :

  1. merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di dalam perundang undangan .
  2. kebijakan yang bersifat diskriminator di dalam penganggkatan buruh
  3. pembuangan zat pencemar .

 

tidak dapat disangkal bahwa tindakan oleh bukan pemerintah seperti itu mengarah kepada ke pelanggaran hak asasi manusia . anmun meskipun demikian masih ada perdebatan dan perbedaan tentang permasalahan itu . id satu sisi bahwa sanya HAM harus dilekatkan pada pemerintah namun disis lain ada yang melihat tindakan oleh satuan bukan pemerintah sebagai pelanggaran .

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

  1.  Pendekatan pembangunan yang mengutamakan “Security Approach” dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Selama lebih kurang 32 tahun Orde Baru berkuasa “Security Approach” sebagai kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas ditegakkan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan. Beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi, antara lain;

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.

b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim  yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan  kelangsungan pembangunan.

c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yangdinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.

d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicuriga sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

2. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru selama lebih kurang 32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat. Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

3. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya pelanggaran hak asasi manusia seperti;

a. Hilang/berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraa lahir dan batin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawa pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

b. Hilang/berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan pengakuan hukum dan perlakuan yang adil dan layak.

c. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bai dan sehat.

d. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakua khusus bagi anak-anak, orang tua, dan penderita cacat.

e. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupa yang layak.

4. Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan   yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti:

a. pembunuhan;

b. penganiayaan;

c. penculikan;

d. pemerkosaan;

e. pengusiran;

f. hilangnya mata pencaharian;

g. hilangnya rasa aman, dll.

5. Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, walaupun Perserikatan Bangsa- Bangsa telah mendeklarasikan hak asasi manusia yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya adalah bahwa instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya dalam bentuk;

a. Kekerasan berbasis gender bersifat phisik, seksual atau psikologis penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan.

b. Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.

c. Diskriminasi dalam sistem pengupahan.

d. Perdagangan wanita.

6. Pelanggaran hak asasi anak. Walaupun Piagam Hak Asasi Manusia telah memuat dengan jelas mengenai pelindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah;

a. kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan phisik dan mental;

b. menelantarkan anak;

c. perlakuan buruk;

d. pelecehan seksual;

e. penganiayaan;

f. mempekerjakan anak di bawah umur.

7. Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, maka berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk;

a. perbedaan perlakuan di hadapan hukum, rakyat kecil merasakan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka, tidak bagi pejabat;

b. menjauhnya rasa keadilan;

c. terjadinya main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Pendekatan Security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan masyarakat, bahkan berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan, otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjutkan dan dilakukan pembenahan atas segala kekurangan yang terjadi.

3. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural, infromental, dan kultular mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

4. Perlu penyelesaian terhadap berbagai Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama bagi semua hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja yang adil. Untuk itu badan-badan penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi Konvensi Perempuan sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang undang No.7 Tahun 1984, mengartikan fungsi Komnas anti Kekerasan Terhadap Perempuan harus dibuat perundang-undangan yang memadai yang menjamin perlindungan hak asasi perempuan dengan mencantumkan sanksi yang memadai terhadap semua jenis pelanggarannya.

6. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harusdiperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berintraksi di dalam masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, anak harusmendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana phisik dan psikologis yang memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik, untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus ditegakan secara professional tanpa pandang bulu.

7. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang dariperbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

8. Perlu adanya kontrol dari masyarakat (Social control) dan pengawasan dari lembaga politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

 

Peristiwa dan Tindakan

Suatu peristiwa adalah sesuatu yang terjadi sejak awalan peristiwa itu dan kelanjutanya hingga berakhir dengan akhiran peristiwa yang bersangkutan . peristiwa itu bias jadi merupakan tindakan tunggal yang beridiri sendiri atua suatu kombinasi yang tindakannya dsaling berkaitan . bila mana suatu peristiwa dijadikan sasaran pemantauan hak asasi manusia maka paling tidak ada satu tindakan ayang salah satu isinya dapat dikualifikasikan sebagai satu pelanggaran hak asasi manusia ( misak\lakan penagakapan secara legal )

Sedangkan tindakan adalah suatu bagian dari gerkan atua tindakan yang biasanya menggunakan kekuatan. Tindakan mausia ( individu / kelompok) dapat dianggap sebagai suatu act commission tetapi juga dapat dikatan sebagai non performance .

 

Satu peristiwa dapat merupakan slah satu dari tindakan berikut ini :

1.)  peristiwa satu tindakan  ( one act event) : kebnyakan peristiwa dari jenis ini terdiri dari tindakan tindakan yang biasanya segera selesai . contohnya : pembunuhan pemimipin buruh dan pemboman kantor .

2.)  peristiwa banyak tindakan ( multiple act event )yaitu banyak tindakan di dalam suatu peristiwa yang terjadi sebagai berkut :

a)    suatu tindakan yang berkaiatan dengan ( a series of related act) seseorang biasanya dapat melihat pola pelanggaran yang terjadi dibawah rezim penindasan sebagai berikut :  penangkapan ( arrest) àpenyiksaan (tortoure)àpemenjaraan (imprisonment )/ pengawasan (survilence)à pengambilan secara paksa (abduction ) àpembunuhan diluar hukum (extra judicial execution ).

b)   Tindakan serentak (simultanions act) contoh pembunuhan masal .

c)    Satu kombinasi  dari tindakan yang berurutan da serentak ( combination of sequential and simultanions act ) satu contoh dari tindakan ini adalah penenkapan dari buruh dari serikat( organisasi ) yang sama . penangkapan dapat menjadi serentak tetapi tindakan yang mengikuti terhadap masing masing bias berbeda sebagaimana diantaranya dibebaskan segera sementara yang lain ditahan .

3.)  Peristiwa tanpa tindakan ( event no act) pada umumnya peristiwa akan mengandung tindakan suatu pengecualian terjadi jika ketika penyelidkan sedang akan dilaksanakan dan apa yang tersedia hanyalah informasi umum dan belum terinci .

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s